"Kita tidak bisa lagi memandang transformasi AI hanya dari perspektif hilir yang terfokus pada regulasi dan mitigasi setelah dampak terjadi. Kita harus bertindak di hulu dengan membangun kapasitas ASN," tegas Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, saat membuka pelatihan AI Impact on Workforce secara daring pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut menjadi penanda pergeseran arah kebijakan pemerintah dari pola reaktif ke strategi proaktif. Pelatihan ini merupakan kolaborasi yang dibangun bertahun-tahun antara BPSDM Komdigi melalui Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi dan lembaga riset AI Safety Asia (AISA) dan diikuti oleh 75 ASN.
4 Pilar Utama Transformasi Birokrasi Era AI
Dalam sambutannya, Nezar Patria memaparkan empat pilar mendesak mengapa upskilling dan reskilling ASN menjadi krusial dalam menghadapi teknologi AI.
"First, upskilling and reskilling are no longer optional, but essential for maintaining an adaptive bureaucracy. Second, strengthening competence must go hand in hand with strengthening governance. Third, this issue spans multiple sectors and ministries. We are joined today by representatives from the economy, labor, finance, tourism, creative economy, research, and bureaucratic reform sectors. This underscores that AI's impact on work cannot be approached in isolation. It requires close collaboration, data sharing, and integrated policymaking. Fourth, building competence among civil servants must focus on long-term readiness rather than short-term responses."
- Syarat Mutlak Birokrasi Adaptif
Peningkatan keterampilan ASN bukan lagi sekadar program pilihan, melainkan elemen esensial untuk menjaga ketahanan dan adaptabilitas birokrasi. - Keseimbangan Kompetensi dan Tata Kelola
Penguatan kapasitas teknis SDM harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola yang akuntabel. - Pola Kerja Multisektoral
Dampak AI terhadap dunia kerja bersifat lintas sektor, sehingga membutuhkan integrasi data, perumusan kebijakan terpadu, dan kolaborasi antar Kementerian. - Kesiapsiagaan Jangka Panjang
Pembinaan kompetensi berorientasi pada ketahanan jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap dinamika jangka pendek.
Membangun Infrastruktur Regulator Terinformasi, Bukan Reaktif
Pelatihan ini dirancang untuk menganalisis dampak AI terhadap pekerjaan dan tenaga kerja dengan basis data dan studi kasus.
AI Safety Asia menekankan pentingnya pembentukan regulator yang adaptif.
"There's a lot of rhetoric in the media about AI's impact on the workforce. This session between Komdigi and AI Safety Asia looked past the headlines and job-loss predictions to focus on case studies and scenarios that point towards what regulators can proactively do now: early-warning systems that can flag workforce shifts before they show up in official metrics, scenario planning for downstream effects, including on tax revenue and the wider economy, and a clear view of which populations and industries are most exposed, so mitigation can be targeted where it's needed most. The goal is an infrastructure of informed regulators, not reactive ones."
AISA memaparkan pentingnya pengembangan sistem peringatan dini (early-warning systems) untuk mendeteksi pergeseran tenaga kerja sebelum tercatat pada data statistik resmi, perancangan skenario dampak terhadap penerimaan negara dan ekonomi makro, serta pemetaan sektor industri terrentan agar mitigasi tepat sasaran.
Perspektif Multidimensi Pakar Global
Guna memberikan pemahaman secara komprehensif, pelatihan ini menghadirkan tiga pakar internasional sebagai narasumber, yaitu Wing-Yee Lau (Chief Operation Officer AISA), Adrian Brown (Founder & CEO Windfall Trust), Christian Viegelahn (Labor Economist ILO)
Melalui kemitraan strategis antara PusPA Komdigi dan AISA, Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya dalam membangun ekosistem digital yang aman, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. (AB)
Label
artificial intelligence, puspakomdigi, transformasi birokrasi
