Seiring dengan percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menghadirkan tantangan baru berupa risiko-risiko yang perlu dikelola secara cermat dan sistematis. Risiko seperti keamanan data, kegagalan sistem, hingga rendahnya literasi digital aparatur menjadi isu penting yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas layanan publik digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, pelatihan Manajemen Risiko SPBE menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapan ASN menghadapi era digitalisasi pemerintahan.
Kegiatan pelatihan Government Transformation Academy (GTA) dengan tema Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (MRSPBE) resmi dibuka pada tanggal 20 Mei 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi KM 3,5 No. 11, Kota Cimahi. Pelatihan ini diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, M.Si., secara resmi membuka kegiatan ini dan dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan ASN dalam mengelola risiko penerapan SPBE, sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 20 hingga 23 Mei 2025, dan seluruh peserta yang menyelesaikan pelatihan akan memperoleh Sertifikat Pelatihan setara 35 Jam Pelajaran (JP) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital. Kegiatan ini didanai melalui DIPA BPSDMP Kominfo Bandung Tahun Anggaran 2025 dan menggunakan fasilitas pelatihan milik BPSDM Provinsi Jawa Barat.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta pelatihan dapat memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengantisipasi dan mengelola berbagai risiko yang muncul dari digitalisasi layanan pemerintahan. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas SDM digital sebagai fondasi transformasi pemerintahan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik dan penguatan kompetensi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis dapat menjadi pionir dalam implementasi SPBE yang adaptif, transparan, dan akuntabel.
Label
bpsdmp kominfo bandung, dts, cimahi, gta
