Jakarta (11/12/2025) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) resmi menggelar Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah pada Kamis (11/12). Pelaksanaan pelatihan ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada.
Peluncuran pelatihan ini merupakan tindak lanjut arahan Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria yang memandang pentingnya komunikasi yang saksama, intensif, dan akurat dalam seluruh tahapan kebijakan pemerintah mulai dari inisiasi hingga pasca penetapan kebijakan. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami, menguasai, dan mengimplementasikan komunikasi kebijakan publik.
Boni: Ini menjadi titik awal seluruh JPT Madya dan Pratama ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan secara baikDalam laporannya Kepala BPSDM Komdigi, Boni Pudjianto menyampaikan bahwa acara hari ini menjadi titik awal bagi seluruh pejabat JPT Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Komdigi. Titik awal untuk ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan secara baik.
“Kami sangat mengharapkan hal ini bisa memperkuat bagaimana proses kebijakan itu dibuat. Kita belajar, mungkin lebih banyak otodidak, tapi dengan adanya ini kita diberikan framework, model, mekanisme yang baik dalam proses pengambilan Keputusan dan pembuatan kebijakan itu sendiri,” terang Boni.
Tiga jenjang pelatihan
Boni menjelaskan lebih lanjut bahwa ada tiga jenjang dalam pelatihan ini yang menyasar seluruh level pegawai di lingkungan Kementerian Komdigi. Seluruh pelaksanaan pelatihan akan menggunakan metode pembelajaran mandiri, melalui LMS pada tanggal 8–26 Desember 2025.
Pelatihan jenjang pertama, bertemakan Kebijakan sebagai Komunikasi. Menyasar para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Komdigi dengan fokus pada penekanan peran kepemimpinan dalam memposisikan kebijakan sebagai peran komunikasi strategis.
Lalu pelatihan jenjang kedua, memiliki tema Komunikasi sebagai Kebijakan. Menargetkan para Pejabat Fungsional Madya, Administrator, dan Ketua Tim di lingkungan Kementerian Komdigi sebagai peserta, dan fokusnya untuk memperkuat kemampuan merancang komunikasi sebagai bagian integral dari proses penyusunan kebijakan.
Dan pelatihan jenjang ketiga, dengan tema Komunikasi Kebijakan sebagai Instrumen Kebijakan. Menargetkan peserta dari Pejabat Fungsional Muda/Pertama dan Pelaksana di lingkungan Kementerian Komdigi, berfokus pada pemahaman dasar peran komunikasi kebijakan sebagai instrument kebijakan.
Pada kesempatannya Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria mengapresiasi inisiasi acara ini. Menurutnya ini merupakan tradisi yang bagus, dan setiap eselon satu maupun dua dapat melaksanakannya terutama untuk isu-isu yang krusial.
Nezar: Kebijakan baik akan menjadi buruk jika komunikasinya tidak baik
“Kenapa komunikasi kebijakan?” buka Nezar dalam sesi Executive Briefing Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah. “Pertama, kementerian kita namanya Kementerian Komunikasi dan Digital, tapi kita tahu ada beberapa isu penting yang kita harus merespon, tapi belum optimal,” sambungnya.
Menurut Nezar, pemerintah harus bisa mengkomunikasikan setiap produk kebijakannya dengan baik. Bahkan Ia menilai kebijakan yang baik akan menjadi buruk jika penyampaiannya atau proses komunikasinya tidak baik.
“Dan seringkali kebijakan yang baik, tapi menjadi buruk, karena gagal dikomunikasikan. Nah, saya kira ini penting untuk direfleksikan bersama,” menurut Nezar.
Persoalan pertama mengenai kebijakan pemerintah adalah bagaimana agar seluruh pihak memahami kebijakan itu. Nezar mencontohkan tagline/visi terbaru Kementerian Komdigi, yaitu Terhubung, Tumbuh, Terjaga sebagaimana tercantum dalam Renstra Komdigi 2025–2029. Jika informasi visi itu hanya ada di jajaran pimpinan eselon satu, tanpa menginformasikannya dengan baik, tentu jajaran pegawai di bawahnya tidak akan memahaminya secara utuh.
Tiga tingkatan komunikasi (kebijakan)
Lebih lanjut Nezar menyampaikan bahwa ada tiga tingkatan komunikasi. Pertama, yaitu level teknis dengan perspektif terbatas.
“Ini adalah bagaimana komunikasi hadir sebagai bagian kecil dari kebijakan publik,” urainya. “Mungkin sebatas sosialisasi,” lanjut Nezar mencontohkan.
Level selanjutnya adalah level yang komprehensif. Nezar menjelaskan bahwa pada level ini komunikasi hadir di setiap siklus kebijakan.
“Dia tidak berhenti. Komunikasi itu terus dilakukan dan lalu dicek sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dibuat itu dipahami di setiap level, termasuk monitoring-nya, pengelolaannya, sampai dengan evaluasi dan pembelajaran yang bis akita dapatkan,” terang Nezar.
Level ketiga, menurut Nezar merupakan level yang lebih filosofis dan abstrak. Nezar menjelaskan bahwa level ini memandang kebijakan sebagai komunikasi.
“Di sini kebijakan dipandang sebagai bentuk komunikasi antara leaders dengan citizens. Executives dengan para employers, kalau di korporasi. Pemerintah dengan rakyat, kalau di pemerintahan,” jelas Nezar.
Konsistensi dan transparansi penting dalam komunikasi kebijakan
Nezar berpendapat bahwa komunikasi kebijakan saat ini banyak tantangannya, seperti kecerdasan buatan dan deep fake. Sumber informasi saat ini ada di berbagai platform dan semuanya bisa menjadi bahan informasi, bahkan semua orang dengan media sosialnya bisa menjadi produsen informasi.
“Dalam soal komunikasi kebijakan, tidak cukup dengan membangun suatu drama Turki. Tidak cukup hanya membangun sebuah performance,” ujar Nezar.
Namun lebih lanjut Nezar menyampaikan teori yang intinya menjelaskan bahwa kebijakan publik itu bersifat pertunjukkan. Menurutnya suatu pengambilan keputusan kebijakan juga merupakan pertunjukkan.
“Kejelian untuk melihat bagaimana dia diputuskan dan kapan dia disosialisasikan, bagaimana dia bisa diterima adalah satu kepiawaian dalam melakukan kebijakan komunikasi,” terang Nezar.
Sebelum mengakhiri sesi executive brief, Nezar juga mengingatkan bahwa konsistensi merupakan bagian penting dari komunikasi kebijakan. Selain itu, menurutnya transparansi juga bagian tak kalah penting dalam komunikasi kebijakan, karena ini berkaitan dengan kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Jangan pernah bohong kepada publik, itu inti! Lebih baik menunda informasi, daripada kita berbohong,” tegas Nezar.
Usai sesinya, Nezar kemudian meluncurkan buku hasil tulisannya bersama Riant Nugroho. Kemudian sesi bincang-bincang dan penandatanganan buku menjadi penutup acara. (Publikasi BPSDM Komdigi/RAF)
Label
tingkatkan, kapasitas, aparatur, komdigi, bpsdm, luncurkan, pelatihan, komunikasi, kebijakan, pemerintah
